DIREKTORI UU

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Belarus On Defence Industry Cooperation)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON DEFENCE INDUSTRY COOPERATION)

Unduh

Lihat Penjelasan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Serbia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Serbia On Cooperation In The Field Of Defence)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)

Unduh

Lihat Penjelasan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Memorandum Of Understanding Between The Ministry Of Defence Of The Republicof Indonesia And The Ministry Of Defence Of The Kingdom Of Spain On Cooperative Activities In The Field Of Defence)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLICOF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)

Unduh

Lihat Penjelasan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Persatuan Emirat Arab Mengenai Ekstradisi (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The United Arab Emirates On Extradition)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI

Unduh

Lihat Penjelasan

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2013

NO	PERATURAN	TENTANG
1	UU Nomor 1 Tahun 2013	Lembaga Keuangan Mikro
2	UU Nomor 2 Tahun 2013	Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur
3	UU Nomor 3 Tahun 2013	Pembentukan Kabupaten Malaka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
4	UU Nomor 4 Tahun 2013	Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat
5	UU Nomor 5 Tahun 2013	Pembentukan Kabupaten Bangga Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah
6	UU Nomor 6 Tahun 2013	Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu Di Provinsi Maluku Utara
7	UU Nomor 7 Tahun 2013	Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan
8	UU Nomor 8 Tahun 2013	Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara
9	UU Nomor 9 Tahun 2013	Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
10	UU Nomor 10 Tahun 2013	Pengesahan Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional)
11	UU Nomor 11 Tahun 2013	Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)
12	UU Nomor 12 Tahun 2013	Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah
13	UU Nomor 13 Tahun 2013	Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara
14	UU Nomor 14 Tahun 2013	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat
15	UU Nomor 15 Tahun 2013	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
16	UU Nomor 16 Tahun 2013	Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatra Selatan
17	UU Nomor 17 Tahun 2013	Organisasi Kemasyarakatan
18	UU Nomor 18 Tahun 2013	Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
19	UU Nomor 19 Tahun 2013	Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
20	UU Nomor 20 Tahun 2013	Pendidikan Kodekteran
21	UU Nomor 21 Tahun 2013	Keantariksaan
22	UU Nomor 22 Tahun 2013	Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
23	UU Nomor 23 Tahun 2013	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
24	UU Nomor 24 Tahun 2013	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014

NO	PERATURAN	TENTANG
1	UU Nomor 1 Tahun 2014	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
2	UU Nomor 2 Tahun 2014	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
3	UU Nomor 3 Tahun 2014	Perindustrian
4	UU Nomor 4 Tahun 2014	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang
5	UU Nomor 5 Tahun 2014	Aparatur Sipil Negara
6	UU Nomor 6 Tahun 2014	Desa
7	UU Nomor 7 Tahun 2014	Perdagangan
8	UU Nomor 8 Tahun 2014	Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
9	UU Nomor 9 Tahun 2014	Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
10	UU Nomor 10 Tahun 2014	Pengesahan International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)
11	UU Nomor 11 Tahun 2014	Keinsinyuran
12	UU Nomor 12 Tahun 2014	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
13	UU Nomor 13 Tahun 2014	Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik India (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India)
14	UU Nomor 14 Tahun 2014	Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara
15	UU Nomor 15 Tahun 2014	Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Di Provinsi Sulawesi Tenggara
16	UU Nomor 16 Tahun 2014	Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara
17	UU Nomor 17 Tahun 2014	Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
18	UU Nomor 18 Tahun 2014	Kesehatan Jiwa
19	UU Nomor 19 Tahun 2014	Pengesahan Persetujuan Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Turki (Agreement On Defense Industry Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Turkey)
20	UU Nomor 20 Tahun 2014	Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian
21	UU Nomor 21 Tahun 2014	Panas Bumi
22	UU Nomor 22 Tahun 2014	Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota
23	UU Nomor 23 Tahun 2014	Pemerintahan Daerah
24	UU Nomor 24 Tahun 2014	Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
25	UU Nomor 25 Tahun 2014	Hukum Disiplin Militer
26	UU Nomor 26 Tahun 2014	Pengesahan Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution (Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)
27	UU Nomor 27 Tahun 2014	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
28	UU Nomor 28 Tahun 2014	Hak Cipta
29	UU Nomor 29 Tahun 2014	Pencarian Dan Pertolongan
30	UU Nomor 30 Tahun 2014	Administrasi Pemerintahan
31	UU Nomor 31 Tahun 2014	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
32	UU Nomor 32 Tahun 2014	Kelautan
33	UU Nomor 33 Tahun 2014	Jaminan Produk Halal
34	UU Nomor 34 Tahun 2014	Pengelolaan Keuangan Haji
35	UU NOMOR 35 TAHUN 2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
36	UU NOMOR 36 TAHUN 2014	TENAGA KESEHATAN
37	UU NOMOR 37 TAHUN 2014	KONSERVASI TANAH DAN AIR
38	UU NOMOR 38 TAHUN 2014	KEPERAWATAN
39	UU NOMOR 39 TAHUN 2014	PERKEBUNAN
40	UU NOMOR 40 TAHUN 2014	PERASURANSIAN
41	UU NOMOR 41 TAHUN 2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
42	UU NOMOR 42 TAHUN 2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Langganan: Postingan ( Atom )