DIREKTORI UU

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2015

NO	PERATURAN	TENTANG
1	UU Nomor 1 Tahun 2015	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2	UU Nomor 2 Tahun 2015	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
3	UU Nomor 3 Tahun 2015	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
4	UU Nomor 4 Tahun 2015	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Republic Of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities In The Field Of Defence)
5	UU Nomor 5 Tahun 2015	Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)
6	UU Nomor 6 Tahun 2015	Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea)
7	UU Nomor 7 Tahun 2015	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan On Cooperative Activities In The Field Of Defence)
8	UU Nomor 8 Tahun 2015	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
9	UU Nomor 9 Tahun 2015	Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
10	UU Nomor 10 Tahun 2015	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
11	UU Nomor 11 Tahun 2015	Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
12	UU Nomor 12 Tahun 2015	Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
13	UU Nomor 13 Tahun 2015	Pengesahan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam Treaty On Mutual Legal Assistence In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam
14	UU Nomor 14 Tahun 2015	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2016

NO	PERATURAN	TENTANG
1	UU Nomor 1 Tahun 2016	Penjaminan
2	UU Nomor 2 Tahun 2016	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan Ltigtagreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland Concerning Cooperation In The Field Of Defenceltigt
3	UU Nomor 3 Tahun 2016	Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesiadan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait Ltigtmemorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam On Strengthening Of Cooperation Between Defence Officials And Its Related Activitiesltigt
4	UU Nomor 4 Tahun 2016	Tabungan Perumahan Rakyat
5	UU Nomor 5 Tahun 2016	Pengesahan Nota Kesepahaman Mou Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan Ltigtmemorandum Of Understanding Mou Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Federal Ministry Of Defence Of The Federal Republic Of Germany Concerning Cooperation In The Field Of Defenceltigt
6	UU Nomor 6 Tahun 2016	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan
7	UU Nomor 7 Tahun 2016	Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam
8	UU Nomor 8 Tahun 2016	Penyandang Disabilitas
9	UU Nomor 9 Tahun 2016	Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
10	UU Nomor 10 Tahun 2016	Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undangundang
11	UU Nomor 11 Tahun 2016	Pengampunan Pajak
12	UU Nomor 12 Tahun 2016	Perubahan Atas Undangundang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2016
13	UU Nomor 13 Tahun 2016	Paten
14	UU Nomor 14 Tahun 2016	Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
15	UU Nomor 15 Tahun 2016	Pengesahan Ltigtmaritime Labour Conventionltigt 2006 Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006
16	UU Nomor 16 Tahun 2016	Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2017

NO	PERATURAN	TENTANG
1	UU Nomor 1 Tahun 2017	Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014)
2	UU Nomor 2 Tahun 2017	Jasa Konstruksi
3	UU Nomor 3 Tahun 2017	Sistem Perbukuan
4	UU Nomor 4 Tahun 2017	Pengesahan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economic Zone Boundary, 2014)
5	UU Nomor 5 Tahun 2017	Pemajuan Kebudayaan
6	UU Nomor 6 Tahun 2017	Arsitek
7	UU Nomor 7 Tahun 2017	Pemilihan Umum
8	UU Nomor 8 Tahun 2017	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
9	UU Nomor 9 Tahun 2017	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang
10	UU Nomor 10 Tahun 2017	Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
11	UU Nomor 11 Tahun 2017	Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)
12	UU Nomor 12 Tahun 2017	Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak)
13	UU Nomor 13 Tahun 2017	Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People Republic Of China On Extradition)
14	UU Nomor 14 Tahun 2017	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea Concerning Cooperation Activities In The Field Of Defence)
15	UU Nomor 15 Tahun 2017	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
16	UU Nomor 16 Tahun 2017	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
17	UU Nomor 17 Tahun 2017	Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
18	UU Nomor 18 Tahun 2017	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Langganan: Postingan ( Atom )