Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2015
NO |
PERATURAN |
TENTANG |
1 |
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang |
|
2 |
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang |
|
3 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2015 |
|
4 |
Pengesahan Persetujuan Antara
Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste
Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The
Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic
Republic Of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities In The Field Of
Defence) |
|
5 |
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi
Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty
Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam) |
|
6 |
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi
Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The
Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea) |
|
7 |
Pengesahan Persetujuan Antara
Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang
Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of
The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of
Pakistan On Cooperative Activities In The Field Of Defence) |
|
8 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang |
|
9 |
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah |
|
10 |
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Menjadi Undang-Undang |
|
11 |
Pencabutan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem
Keuangan |
|
12 |
Pertanggungjawaban Atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 |
|
13 |
Pengesahan Bantuan Timbal Balik
Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam
Treaty On Mutual Legal Assistence In Criminal Matters Between The Republic Of
Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam |
|
14 |
Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2016 |
Tidak ada komentar :
Posting Komentar
Bantu pengembangan situs ini dengan meninggalkan komentar yang membangun. Terima Kasih sudah berkomentar :)